Tuesday, November 28, 2006

MEMANTAU PEMILU DI DESA IPILO KECAMATAN ATINGGOLA

Pada tanggal 26 - 27 Nopember 2006 Aku mendapatkan tugas untuk memantau pelaksanaan pemilihan langsung Gubernur Gorontalo 2006 - 2011 di Desa Ipilo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo. Desa tersebut tidak terletak di Jalan Trans Sulawesi tetapi belok kanan masuk kedalam kurang lebih 5 Km melewati 1 desa baru ketemu desa ini. Desa ini terletak diantara 2 gunung yang mengelilinginya, disebelah ujung gunung sudah berbatasan dengan kecamatan Limboto. Pencari rotan biasanya membawa rotannya ke Kecamatan Limboto melewati jalan pintas ini, demikian yang dituturkan Kepala BPD Desa Ipilo yang namanya tidak sempat saya tanyakan.

KesanKu terhadap desa ini, aman dan damai jauh dari keributan dan kebisingan seperti diperkotaan, cocok untuk tempat peristirahatan. Didesa ini terdapat lahan seluas 100 Ha yang ditanami Jagung juga terdapat lahan yang ditanami padi dan juga banyak pohon Kelapa. Jumlah penduduknya kurang lebih 1000 orang atau sebanyak 375 Kepala Keluarga (KK). Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah bertani. Didesa ini pada tahun 2002 mendapatkan bantuan Sapi sebanyak 50 ekor dari kegiatan PUTKATI kepada 25 KK dimana setiap KK mendapatkan 2 ekor. Ketika Aku menanyakan perkembangan jumlah sapi bantuan ini kepada Ibunda Kepala Desa Husna Badjuri, beliau tidak tahu pasti tetapi sapi tersebut jumlahnya saat ini sudah lebih banyak dari bantuan sebelumnya. Saat ini di desa Ipilo mendapatkan bantuan benih Jagung sebanyak 1365 Kg dari Dinas Pertanian tetapi benih tersebut masih di Balai Desa dan belum dibagikan ke Petani. Pembagiannya ke Petani akan dilakukan setelah pelaksanaan PILGUB.

Saat ini pada tahun 2006 ini di Desa Ipilo sedang dibangun jalan desa sepanjang kurang lebih 5 Km oleh CV. Yolanda dari anggaran APBD I Provinsi Gorontalo, tetapi pengerjaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pasir dan bebatuan yang ditimbun dijalan ini semestinya dipadatkan (ditindis) tetapi ini tidak dilakukan, 2 gugusan yang dibuat, yang satunya begitu digunakan rusak dan yang satunya lagi saat ini belum berfungsi. Mohon Pak ini agar diteruskan keatas untuk ditindaklanjuti agar diperbaiki demikian permintaan Ibunda kepadaKu.

Banyak permintaan Ibunda yang disampaikan kepadaKu untuk membangun desanya yang masih tertinggal dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Atinggola dimana kegiatan yang dimintakan tersebut sangat dibutuhkan masyarakatnya. Oleh karena itu dimohonkan agar segera direalisasikan. Kegiatan tersebut antara lain :
1. Peningkatan jalan desa (pengaspalan) sepanjang kurang lebih 5 Km.
2. Pemasangan Listrik sepanjang +_ 5 Km
3. Pembangunan Kantor Desa
4. Pembangunan Polindes
5. Pembangunan rumah Layak Huni sebanyak 125 KK
6. Pembangunan PUSTU

Pelaksanaan Pemungutan suara di Desa ini berjalan aman dan lancar. Disekitar TPS 2 sudah dibangun warung-warung makan dadakan. Apabila setiap pemilih membelanjakan uangnya sebanyak Rp 5.000 maka uang yang beredar di TPS 2 sebanyak _+ Rp 2 Juta yang diperoleh pemilik warung-warung ini demikian yang disampaikan Kepala BPD. Jumlah pemilih di desa ini sebanyak 800 orang, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 722 Orang (90,25 %) sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 78 Orang (9,75 %). Jumlah suara rusak 3 orang (0,41 %) dan jumlah suara yang sah 719 orang (99,59 %). Hasil akhir pemungutan suara di desa Ipilo untuk nomor 1 pasangan calon Gubernur Ir. H. Fadel Mohamad dan Ir. Gusnar Ismail, MM memperoleh sebanyak 679 suara (94,04 %). sedangkan nomor 2 pasangan Drs. H. Thamrin Djafar dan Drs. A.D. Khaly memperoleh sebanyak 29 suara (4,02 %) dan nomor 3 pasangan Ir. Bonny M.M. Ointu, MSc dan Ir. H. Hamid Kuna memperoleh suara sebanyak 11 suara (1,52 %)

Wednesday, November 22, 2006

MENGHADIRI RAPAT KOMITE SDN INPRES HULAWA

Pada hari Jumat 17 Nopember 2006, Aku mendapatkan undangan dari SDN Inpres Hulawa untuk mengikuti rapat untuk penyegaran komite sekolah. Dalam sambutannya Kepala Sekolah menyampaikan bahwa daya tampung ruang kelas tidak sebanding lagi dengan jumlah murid dimana ruang kelas hanya 6 unit sedangkan jumlah murid membutuhkan 9 unit kelas. Pemecahan masalah kurangnya ruang kelas ini menurut Kepala Sekolah dilakukan dengan pergantian ruang kelas dimana kelebihan 3 kelas ini pembelajarannya menunggu berakhirnya pembelajaran 6 unit kelas sebelumnya.

Menurut Ketua Komite yang baru, Bapak Drs. Oscar Ladiku, Sekolah ini tampak dari luar sekolahnya kelihatan baru, tetapi begitu masuk kedalam sekolahnya nampak tua dan rapuh yang memerlukan perbaikan segera.

SDN Inpres Hulawa ini berlokasi di pusat Kecamatan Telaga berdekatan dengan Stadiun Olah Raga 23 Januari Telaga. Dari data banyaknya murid yang masuk ke sekolah ini dan mengingat lokasinya yang strategis di pusat kota, sekolah ini dapat dijadikan menjadi sekolah unggulan dalam penampungan anak usia SD untuk bersekolah, mencegah anak usia SD putus sekolah serta mencegah anak usia SD buta huruf atau buta aksara. Hal ini dalam rangka menunjang program yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan SDM.

Mengantisipasi bertambahnya anak usia SD setiap tahun masuk ke sekolah ini, kalau tersedia anggaran sudah selayaknya sekolah ini dibangun dengan konstruksi 2 tingkat memiliki 12 ruang kelas. Komite Sekolah sangat bersyukur dan berterima kasih apabila ada pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan bersedia membiayai pembangunan sekolah ini, baik pihak pemerintah; Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Departemen Pendidikan Nasional maupun dari pihak masyarakat; perorangan, Ormas, LSM bahkan juga mungkin donator dari luar negeri.

Thursday, November 09, 2006

7 HAL AKTUAL MENJADI PR
GUBERNUR GORONTALO 2006 - 2011
Oleh : Ir. Yosef P. Koton,M.Si



Pada minggu kedua bulan Nopember 2006 ini, masyarakat di Provinsi Gorontalo kembali akan mendengarkan kampanye berupa penyampaian visi dan misi calon Gubernur Gorontalo masa jabatan 5 tahun kedepan 2006 – 2011. Sebagai bahan perenungan sejenak, masih ingatkah masyararakat bahwa pada tahun yang lalu 2005 kampanye yang sama pernah disampaikan oleh ke 3 Bupati; Gorontalo, Pohuwato dan Bone Bolango berupa visi dan misinya untuk memajukan daerahnya apabila terpilih kelak ? Apakah setelah 1 tahun kepemimpinannya ke 3 Bupati tersebut masih konsisten dengan apa yang disampaikannya pada masa kampanye 1 tahun yang lalu tersebut ? Apakah hal-hal yang sudah dikampanyekan para Bupati tersebut sudah dimasukan dalam RPJMD di ketiga Kabupaten tersebut, sehingga dengan transparan masyarakat dapat menilainya ?

Khusus untuk Bupati Gorontalo penulis masih ingat dalam kampanyenya menyampaikan dengan indikator yang dapat diukur akan menaikan harga jagung yang pada tahun 2005 harganya Rp 800,- / Kg menjadi Rp 1200,- / Kg. Dan hanya dalam 1 tahun kepemimpinannya Bupati Gorontalo berhasil merealisasikan apa yang sudah dikampanyekan 1 tahun yang lalu tersebut karena saat ini tahun 2006 harga jagung sudah mencapai Rp 1200,- / Kg, malahan ada yang sudah menginformasikan saat ini harga jagung sudah mencapai Rp 1700,- /Kg. Harga jagung ini agar terus dipertahankan untuk 4 tahun kedepan dan kalau memungkinkan harganya ditingkatkan lagi sehingga akan berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan petani jagung Untuk indikator terukur lainnya yang menjadi bahan kampanye Bupati Gorontalo penulis tidak mempunyai datanya sehingga tidak bisa menilainya. Kalau seandainya pada saat kampanye Bupati menyampaikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka indikator terukur yang dapat dinilai adalah penurunan penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo. Apakah dalam 1 tahun kepemimpinannya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo sudah terjadi penurunan? Demikian pula dengan indikator lainnya apakah sudah terjadi penurunan angka pengangguran ? dan seterusnya. Demikian pula dengan ke 2 Kabupaten lainnya, Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango.

Dari uraian di atas, masyarakat di Provinsi Gorontalo sudah memiliki pengalaman dalam hal kampanye pemilihan Kepala Daerah secara langsung khususnya di ke 4 Kabupaten; yang belum berpengalaman adalah masyarakat di Kota Gorontalo. Sehingga dengan demikian sebagian besar masyarakat sudah sangat cerdas didalam menjatuhkan pilihan pada calon Gubernur yang dianggapnya mendekati aspirasi yang dinginkannya. Dalam kampanye nanti diharapkan calon Gubernur akan menyampaikan visi, misi dan programnya dengan indikator yang terukur sehingga masyarakat dapat mengontrol dan menilai keberhasilannya apabila calon Gubernur tersebut terpilih nantinya.

Terdapat antara lain ada 7 hal aktual di Provinsi Gorontalo yang menurut penulis memerlukan penyusunan program yang komprehensif dari para calon Gubernur untuk dituntaskan dalam 5 tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

  1. Kemiskinan
    Menurut data BPS (2005), jumlah masyarakat Gorontalo yang miskin sebanyak 29,68 % dari total jumlah penduduk Provinsi Gorontalo atau sejumlah 282.272 orang. Masyarakat miskin inilah yang perlu penanganan yang komprehensif dengan program dan kegiatan yang langsung dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan yang dideritanya. Program pusat yang selama ini dilaksanakan seperti; PKPS-BBM, BLT, P2KP, PDM-DKE nampaknya tidak berpengaruh nyata pada penurunan jumlah orang miskin di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Gorontalo yang juga harus didukung pemerintah Kabupaten/ Kota perlu melakukan terobosan dengan program dan kegiatan yang langsung berdampak pada penurunan masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo. Dengan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang nyata dilapangan diharapkan dalam 5 tahun kedepan penduduk miskin di Provinsi Gorontalo akan sama dengan jumlah penduduk miskin secara nasional yang hanya sebesar 16,66 % dari jumlah penduduk Indonesia. Atau lebih rendah dari Provinsi Sulut yang jumlah penduduk miskinnya hanya sebanyak 24 % (Boroma, Suhendro, GP, 31 Agustus 2006).
  2. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang pendidikan SLTP, SLTA dan PT
    APM jenjang pendidikan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi (PT) sangat rendah, data tahun 2006 menunjukan APM SLTP hanya sebesar 55, 42 % ini berarti terdapat sebanyak 44,58 % anak berusia SLTP di Provinsi Gorontalo yang tidak melanjutkan pendidikannya ke SLTP. Sedangkan untuk SLTA data menunjukan APM nya hanya sebesar 36,46 % ini artinya anak berusia SLTA sebanyak 63,54 % tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan SLTA. Selanjutnya APM untuk Perguruan Tinggi penulis tidak punya datanya ada kemungkinan di bawah 10 %, kalau data ini benar berarti terdapat sebanyak 90 % anak berusia mahasiswa di Provinsi Gorontalo yang tidak melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Data ini menggambarkan kualitas SDM Provinsi Gorontalo saat ini dan yang akan datang, SDM yang diharapkan dan menentukan kemajuan Pembangunan Provinsi Gorontalo dimasa yang akan datang. Oleh karena itu untuk 5 tahun kedepan angka APM ini harus diupayakan untuk ditingkatkan. Pembangunan sekolah SLTP dan SLTA harus diperbanyak dan didekatkan dengan pemukiman siswa.
  3. Angka Kematian Ibu Melahirkan
    Data menunjukan pada tahun 2005, angka kematian ibu melahirkan di Provinsi Gorontalo sebesar 307 / 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih lebih tinggi dari target angka nasional sebesar 150 / 100.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan program kesehatan dengan sasaran ibu yang hamil dengan pemberian obat-obatan, pemberian makanan yang bergizi, tenaga paramedis terjun langsung ke desa-desa memantau kesehatan ibu-ibu yang hamil, peningkatan peralatan medis, peningkatan SDM kesehatan dan seterusnya. Sejatinya program yang dibuat harus langsung pada sasaran di lapangan dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, jangan hanya pasif menunggu dibelakang meja.
  4. Banjir
    Musibah banjir ini setiap musim hujan pasti akan melanda wilayah Provinsi Gorontalo. Banyak kerugian yang diderita akibat banjir ini baik yang dialami masyarakat maupun infrastruktur yang dibangun pemerintah. Banjir ini diakibatkan oleh gundulnya hutan dibagian hulu yang disebabkan oleh penebangan liar, ilegal loging, pengolahan tanah oleh peladang berpindah dengan melakukan pembakaran dan juga pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dibagian hilir tidak dilakukan dengan baik dan benar sesuai kaidah konservasi dan lingkungan serta kepedulian dan kompetensi aparatur kehutanan yang minim. Saat ini sudah 60 Ha Hutan lindung di Taman Nasional Bogani Nani Wartobone terbakar dilalap si jago merah (api) (GP, 9/10 - 2006) tetapi tidak ada yang mau peduli. Tunggulah kalau bulan Desember nanti turun hujan, pasti sungai Bone akan meluap (banjir). Dalam 5 tahun kedepan perlu upaya yang konkrit untuk mengatasi musibah banjir ini di Provinsi Gorontalo sehingga setiap tahun tidak akan terjadi lagi musibah banjir yang merugikan masyarakat.
  5. Anggaran Pembangunan
    Program yang sudah dibuat dengan bagus, bukan program pusat yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan programnya yang itu-itu jo serta tidak efektif.yang dirancamg dan dihayalkan oleh penyusun program dibelakang meja di Jakarta tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya di daerah. Program yang sesuai dengan kedaan lapangan tersebut disusun dalam suatu proposal untuk mendapatkan anggaran. Bagaimanapun bagusnya suatu program apabila tidak didukung oleh anggaran yang memadai sama saja dengan akal komeng. Sumber anggaran dari pemerintah pusat ada 4 yaitu yang pertama dari DAU. Anggaran ini tidak perlu dilakukan loby, karena ini dihitung berdasarkan rumus yang sudah jelas. Kalau ingin meningkatkan DAU maka antara lain indikator indeks pembangunan manusia dan PDRB perkapita yang harus diupayakan naik. Sumber anggaran yang kedua, ketiga dan keempat adalah berturut-turut adalah dari dana alokasi khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Besar kecilnya ketiga sumber anggaran ini diterima pemerintah daerah tergantung bagusnya program yang dibuat daerah dan loby untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa program tersebut sangat layak untuk dilaksanakan dan akan menjadi percontohan nasional. Saat ini anggaran dari ke 4 sumber anggaran pemerintah pusat tersebut di Provinsi Gorontalo yang tercatat adalah sebesar 2,83 Trilyun. Dalam 5 tahun yang akan datang anggaran ini perlu diupayakan peningkatannya setiap tahun.
  6. Pemadaman Listrik yang bergilir
    Anggaran APBN untuk subsidi listrik ini setiap tahun ditingkatkan, tetapi mengapa di Provinsi Gorontalo ada pemadaman bergilir ? Listrik ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sehari-hari masyarakat. Bahkan sangat berpengaruh nyata terhadap masuknya investor ke Provinsi Gorontalo. Dengan masuknya investor maka akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga akan terjadi multiplier efek terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah. Dengan pemadaman listrik secara bergilir berarti kapasitas listrik saat ini tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan kapasitas listrik. Kalau listrik menggunakan bahan dasar BBM dan Solar terlalu mahal dan tidak dimampui PLN sudah selayaknya PLN menggunakan pembangkit nuklir yang sudah banyak digunakan diberbagai negara dimana biayanya lebih murah. Dengan listrik berbahan dasar nuklir ini Provinsi Gorontalo kembali akan menjadi percontohan dan pelopor penggunaan nuklir di Indonesia sebagaimana yang pernah direkomendasikan mantan Presiden B. J. Habibie untuk memecahkan permasalahan listrik di Indonesia.
  7. Pembangunan Kantor SKPD
    Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) menjadi pelaksana dan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah daerah. Bagaimana mungkin kinerja SKPD akan maksimal kalau kantornya masih mengontrak rumah-rumah penduduk. Para pegawai yang bekerja didalamnya kepanasan karena ketiadaan AC, hingga kancing bajunya dibuka sampai dibawah tetapi tidak ada yang mau peduli. Tamu dari Departemen Pusat yang diharapkan dapat mengucurkan anggaran yang besar menjadi ragu-ragu apakah SKPD yang tidak memiliki kantor sendiri ini mampu melaksanakan program dengan anggaran yang besar ? Lihatlah apa yang dicontohkan instansi vertikal di daerah mereka membangun kantor sendiri dulu untuk memanjakan masyarakat dan tamu yang minta untuk dilayani yang berkunjung ke kantornya. Anggaran perjalanan dinas yang hanya dinikmati pribadi tertentu sudah selayaknya dialihkan untuk bangun kantor yang akan dinikmati oleh semua orang.


Demikianlah antara lainnya ada 7 hal aktual yang menurut penulis menjadi pekerjaan rumah (PR) Gubernur Gorontalo masa bhakti 2006 – 2011 yang didasarkan pada data dengan indikator yang terukur yang dapat dijadikan saringan, bahan pertimbangan pemilih untuk menilai materi kampanye yang akan disampaikan calon Gubernur kepada para pemilih. Pilihlah Gubernur yang menyampaikan programnya berdasarkan data dengan indikator yang terukur yang akan diupayakannya peningkatannya dalam 5 tahun yang akan datang. Misalnya berapa persen penurunan masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo akan dicapainya dalam 5 tahun yang akan datang, berapa persen APM jenjang pendidikan SLTP, SLTA dan perguruan Tinggi (PT) akan dinaikannya dalam 5 tahun yang akan datang, berapa banyak jumlah ibu-ibu yang melahirkan akan dicegahnya dari kematian, upaya-upaya apa yang akan dilakukan supaya tidak terjadi banjir setiap tahun dan seterusnya. Kalau berkampanye harus didasarkan pada data dan dengan indikator yang terukur. Contohnya, lihat saja data kekayaan yang sudah disampaikan ke KPU, data kekayaannya terukur khan ? Setelah selesai menjabat data kekayaannya dilaporkan kembali untuk dinilai apakah kenaikannya wajar atau tidak. Jangan sampai hanya kekayaan yang naik, tetapi jumlah masyarakat miskin tidak turun-turun, APM tidak naik-naik, Ibu-ibu yang melahirkan banyak yang meninggal, setiap tahun terjadi banjir. Atiolo bo hali lo puasa mola pak Haji, dila hepo ngakali to tawu wau Eya. Elayi mola wanu mate diyaa udelolo.


Anggota AP3G
(Aktifis Pembentukan dan Pengawal Provinsi Gorontalo)
Memberi komentar? Alamat Web: yosefkoton.blogspot.com
Artikel ini Dimuat di Harian Gorontalo Post tanggal 25 - 28 Nopember 2006