SDM GORONTALO BERMASALAH
( Tanggapan Atas Tulisan Andha Fauzie Miraza )
Oleh : Yosef P. Koton

Tulisan opini pada Harian Gorontalo Post tersebut fokus masalah SDM yang disoroti adalah para pejabat di Provinsi Gorontalo, antara lainnya dikatakan bahwa apabila dari hasil penilaian kinerja pejabat yang bersangkutan dinilai rendah. Maka pejabat tersebut akan mengatakan bahwa bukan dia penyebabnya dan melepaskan tanggung jawabnya kepada pihak lain, bahwa mereka yang bersalah, misalnya kepada bawahannya yang tidak becus, pejabat lain yang se eselon yang tidak mau bekerja sama dengannya atau malah kepada atasannya yang menghambat pencapaian kinerja di atas standar tersebut.

Lebih lanjut dipertanyakan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM (Sumberdaya Manusia ) ? Apakah perguruan tinggi ataukah Gubernur selaku kepala pemerintahan, karena SDM merupakan salah satu program unggulan Provinsi Gorontalo. Menurut penulis pengembangan SDM melalui pendidikan formal hanya sebatas peningkatan pengetahuan. Oleh karenanya harus dilengkapi dengan keahlian yang didapatkan dari pengalaman lapangan dan pembentukan sikap, perilaku positip yang berdasarkan etika dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat dengan menghindarkan jauh-jauh perilaku yang menyimpang seperti perbuatan KKN.

Oleh karenanya penulis berpendapat bahwa untuk memecahkan masalahnya adalah para pejabat tersebut, pertama-tama harus berniat baik untuk membangun Provinsi Gorontalo. Kedua, pejabat harus bersikap melayani dan bukan sebaliknya dilayani, ketiga menciptakan suasana yang kondusif bagi bawahannya, mengayomi dan menganggap mereka sebagai mitra kerja. Dengan menerapkan solusi yang ditawarkan penulis yang nampaknya sangat sederhana tetapi akan menjadi sulit untuk dilakukan, maka diharapkan SDM di Provinsi Gorontalo menjadi tidak bermasalah lagi.

Disamping masalah yang dikemukakkan di atas sehingga SDM Gorontalo bermasalah penyebab lainnya adalah dimulai pada saat awal merekrut para pejabat tersebut. Hal ini sudah menjadi pengeluhan Tursandi Alwi, Penjabat Gubernur Gorontalo sebelumnya. Provinsi baru Gorontalo harus segera jalan dan para pejabat yang akan diseleksi ketersediaan dan kualitasnya dibawah standar. Ada yang memenuhi persyaratan tetapi dengan mengemukakan beberapa pertimbangan menyatakan ketidaksediannya menduduki jabatan. Ada kemungkinan alasan penolakan tersebut adalah demi persahabatan seperti tulisan opini Bung Zakir Hulukati di Gorontalo Post “ menolak jabatan “.

Dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan pengalaman jabatan-jabatan sebelumnya yang dimiliki para pejabat tersebut pengaruhnya sangat besar terhadap kinerja organisasi yang dipimpinnya. Ada pejabat yang sebelumnya berpengalaman pada jabatan fungsional sehingga harus bekerja ekstra keras untuk menyesuaikan dengan jabatan struktural yang baru dijabatnya. Ada juga pejabat yang berpengalaman satu tingkat di bawah eselon yang dijabatnya sekarang oleh karenanya harus berupaya memacu prestasi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian pada kondisi lingkungan yang berbeda dengan jabatan sebelumnya.

Oleh karena itu dimasa yang akan datang agar SDM para pejabat ini tidak bermasalah dalam menunjang visi dan misi Provinsi Gorontalo kedepan, maka tak ada jalan lain yang harus dilakukan dari sekarang adalah dengan merencanakan, memperbanyak ketersediaan dan meningkatkan kualitas para pejabat yang akan diseleksi menduduki suatu jabatan, sehingga dengan demikian nantinya akan terpilih salah satu pejabat yang tepat dari sekian banyak calon pejabat yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM calon-calon pejabat dimasa yang akan datang dapat ditempuh lewat pendidikan formal pada perguruan tinggi yang resmi dan sudah dikenal. Sehingga output lulusannya pun terjamin kualitasnya, tidak asal jadi hanya untuk gagah-gagahan untuk memperoleh gelar. Disamping itu pula lewat pendidikan struktural dan fungsional, pendidikan non formal, on the job training, training in house dan masih banyak lagi yang lainnya yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM sehingga dimasa yang akan datang SDM Provinsi Gorontalo tidak menjadi bermasalah lagi. Dengan demikian SDM di Provinsi Gorontalo dimasa yang akan datang sudah menjadi standar dan alangkah lebih baik lagi kalau sudah di atas standar sehingga dapat didayagunakan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan Provinsi Gorontalo dari Provinsi Sulut.

Apabila kualitas SDM nya sudah standar atau sudah di atas standar tetapi sikap dan perilakunya cenderung menyimpang dari etika dan norma-norma yang positip dalam masayarakat. Misalnya, melakukan pembenaran terhadap hal-hal yang sebenarnya salah. Maka kualitas yang standar tersebut nilainya menjadi nol besar lagi. Dengan kata lain, manjadi tidak standar lagi. Oleh karenanya sikap dan perilaku ini pun harus mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM. Dari saat sekarang ini, sikap dan perilaku menyimpang tersebut harus dikoreksi dan tidak dibiarkan tumbuh subur di bumi lo Hulandhalo. Niat baik saja tidak cukup, tetapi niat baik tersebut harus benar-benar diimplementasikan di lapangan. Upaya-upaya yang terpadu dari berbagai pihak yang melibatkan perorangan, kelompok dan lembaga baik pemerintahan maupun kemasyarakatan perlu dilakukan untuk membina dan mengembangkan secara berkelanjuta sikap dan perilaku yang positip ini. Sehingga dapat saja ditargetkan lima tahun kedepan tidak adalagi sikap dan perilaku yang KKN di Provinsi Gorontalo yang kita cintai dan yang dapat kita banggakan untuk menjadi contoh bagi Provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Penyakit KKN yang mewabah pada masa-masa yang lalu jangan sampai menjangkiti dan menular bahkan menjadi kronis di Provinsi terbungsu ini. Secara sistematis kita harus berupaya menemukan obat pembasminya dan kemudian mengimunisasikannya pada setiap orang yang berada di Gorontalo. Sehingga kita menjadi kebal terhadap penyakit KKN ini dan merasa jijik dengan yang namannya KKN.

Upaya-upaya dalam memperbaiki SDM ini jangan hanya menjadi wacana tetapi harus diimplementasikan secara nyata. Apabila ini dilakukan secara berdisiplin dan konsisten, Insya Allah kita akan berhasil. Sehingga dengan demikian Provinsi Gorontalo segera akan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari Provinsi-Provinsi yang terdekat se- Sulawesi. Bukan saja menjadi nomor satu, tetapi bahkan menjadi hanya satu-satunya yang terbaik.

Mahasiswa Pasca Sarjana Unhas Makassar

Artikel ini dimuat tahun 2002 di Harian Gorontalo Post